Pengertian Ideologi Pancasila Dan Ideologi Lainnya

Pancasila Sebagai Ideologi Negara dan Dasar Negara

a.  Pengertian Ideologi

Ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup.

Ideologi terbagi dua yaitu ideologi secara fungsional dan ideologi secara struktural.

Ideologi secara fungsional adalah seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik. Ideologi secara fungsional terbagi menjadi dua yaitu ideologi yang doktoriner dan ideologi yang pragmatis. Ideologi yang doktoriner bagaimana ajaran-ajaran yang terkandung di dalam ideologi itu dirumuskan secara sistematis dan pelaksananya diawasi secara ketat oleh aparat partai atau aparat pemerintahan. Contohnya adalah komunisme. Sedangkan ideologi pragmatis apabila ajaran-ajaran yang terkandung di dalam ideologi tersebut tidak  dirumuskan secara sistematis dan terinci. Ideologi itu disosialisasikan secara fungsional melalui kehidupan keluarga, sistem pendidikan, sistem ekonomi, kehidupan agama, dan sistem politik.

!ads

Kesimpulan ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia.

Ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya merupakan asas kerokhanian yang memiliki ciri:

b.  PENTINGNYA IDEOLOGI BAGI SUATU NEGARA

Ideologi dimaknai sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin mereka wujudkan dalam kenyataan hidup yang nyata. Ideologi dalam artian ini sangat diperlukan, karena dianggap mampu membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan.

!ads

Fungsi ideologi adalah membentuk identitas atau ciri kelompok atau bangsa. Ideologi memiliki kecenderungan untuk “memisahkan” kita dari mereka. Ideologi berfungsi mempersatukan sesama kita. Apabila dibandingkan dengan agama, agama juga berfungsi mempersatukan orang dari berbagai pandangan hidup bahkan dari berbagai ideologi.

c. PENGERTIAN DASAR NEGARA

Dasar negara adalah landasan kehidupan bernegara. Dasar negara bagi suatu negara merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.

Negara tanpa dasar negara berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, maka akibatnya negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga memudahkan munculnya kekacauan.

Dasar negara sebagai pedoman hidup bernegara mencakup cita-cita negara, tujuan negara, norma bernegara.

                          

2.  Latar Belakang Pancasila sebagai Ideologi Negara

a.    Sejarah Lahirnya Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara

Ideologi dan dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila terdiri dari lima sila. Kelima sila itu adalah:

Banyak bangsa-bangsa lain yang menjajah atau berkuasa di Indonesia, misalnya bangsa Belanda, Portugis, Inggris, dan Jepang. Paling lama menjajah adalah bangsa Belanda. Sebelum kedatangan penjajah bangsa asing tersebut, di wilayah negara RI terdapat kerajaan-kerajaan besar yang merdeka, misalnya Sriwijaya, Majapahit, Demak, Mataram, Ternate, dan Tidore.

Penjajahan Belanda berakhir pada tahun 1942, tepatnya tanggal 8 Maret.

Jepang memberikan janji kemerdekaan di kelak kemudian hari. Janji ini diucapkan oleh Perdana Mentri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Oleh karena terus menerus terdesak, maka pada tanggal 29 April 1945 Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam Maklumat Gunseikan (Pembesar Tertinggi Sipil  dari Pemerintah Militer di Jawa dan Madura) No. 23.

  Tugas badan ini adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia.

Anggota BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945. Sidang Kedua pada tanggal 10 – 16 Juli 1945.

Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 Dasar Negara secara lisan :

     Usulan Muhammad Yamin secara tertulis :

1.                 Ketuhanan Yang Maha Esa

2.                 Persatuan Indonesia

3.                 Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

4.                 Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan

5.                 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir.Soekarno mengusulkan 5 dasar negara :

1.     Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)

2.     Internasionalisme (Perikemanusiaan)

3.     Mufakat atau Demokrasi

4.     Kesejahteraan Sosial

5.     Ketuhanan yang Berkebudayaan

Kelima hal ini diberi nama Pancasila oleh Ir.Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh sebab itu, setiap tanggal 1 Juni 1945 diperingati hari lahirnya Pancasila.

Selesai sidang pertama, para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung usul-usul yang masuk dan memeriksanya serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI.

Adapun anggota panitia kecil adalah :

1.      Ir.Soekarno

2.      Ki Bagus Hadikusumo

3.      K.H. Wachid Hasyim

4.      Mr.Muh. Yamin

5.      M.Sutardjo Kartohadikusumo

6.      Mr.A.A Maramis

7.      R.Otto Iskandar Dinata

8.      Drs.Muh.Hatta

Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara Panitia Kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil dari rapat tersebut adalah dibentuknya panitia sembilan. Anggota nya adalah :

1.      Ir. Soekarno

2.      Drs. Muh. Hatta

3.      Mr. A.A Maramis

4.      K.H. Wachid Hasyim

5.      Abdul Kahar Muzakkir

6.      Abikusno Tjokrosujoso

7.      H. Agus Salim

8.      Mr. Ahmad Subardjo

9.      Mr. Muh. Yamin

Panitia Kecil yang beranggotakan sembilan orang ini pada tanggal itu juga melanjutkan sidang dan berhasil merumuskan calon Mukadimah Hukum Dasar yang lebih dikenal dengan sebutan “Piagam Jakarta”.

Sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 – 16 Juli 1945, hasil yang dicapai adalah merumuskan Undang-Undang Dasar (UUD). Pada tanggal 9 Agustus 1945 dibentuklah PPKI. Tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Sejak saat itu, Indonesia kosong dari kekuasaan. Waktu tersebut dimaanfatkan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus 1945, diumumkan bahwa Indonesia merdeka.

Sehari setelah Indonesia merdeka, PPKI mengadakan sidang dengan acara :

1.      Mengesahkan Hukum Dasar dengan preambulnya (Pembukaan)

2.      Memilih Presiden dan Wakil Presiden

 

B. NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA DAN DASAR NEGARA

 1. Nilai – nilai Pancasila sebagai Ideologi

 Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai Ketuhanan , Kemanusiaan , Persatuan, Kerayakyatan dan Keadilan. Nilai ini merupakan nilai dasar bagi kehidupan kenegaraan , kebangsaan dan kemasyarakatan. Nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian yang didalamnya terkandung nilai lainnya secara lengkap dan harmonis , baik nilai material, nilai vital, nilai kebenaran(kenyataan) , nilai estetis, nilai etis maupun nilai religius. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bersifat objektif dan subjektif

                                Nilai – nilai Pancasila bersifat objektif maksudnya

·         Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri memiliki makna yang terdalam

·         Inti dari nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia

·         Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang mendasar

Sedangkan nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif, bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila itu bergantung atau terlekat pada bangsa Indonesia itu sendiri.Hal itu dapat dijelaskan karena

·         Nilai –nilai Pancasila itu timbul dari bang sa Indonesia

·         Nilai- nilai Pancasila merupakan oandanga hidup bangsa Indonesia

·         Nilai-nilai Pancasila didalamnya terkandung nilai- nilai kerohanian

                                Nilai – nilai Pancasila didalamnya merupakan nilai  yang digali , tumbuh dan berkembang dari budaya bangsa Indonesia .

``                             Pancasila sebagai sumber nilai mengharuskan Undang – Undang dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah , penyelenggara negara termasuk pengurus partai dan golongan fungsional untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dang memegang cita-cita moral rakyat yang luhur

               

                2. Nilai – nilai Pancasila sebagai Dasar Negara

                                Nilai – nilai Pancasila sebagai dasar negara menjadikan setiap tingkah laku dan pengambilan kepitusan para penyelenggara negara dan pelaksana pemerintah harus selalu berpedoman pada Pancasila . Pancasila sebagai sumber nilai menunjukan identitas bangsa Indonesia yang memiliki nilai- nilai kemanusian yang luhur , hal ini menandakan bahwa dengan Pancasila bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan , penindasan , dan kekerasan antara satu sama lain

                                Nilai Pancasila sebagai sumber acuan dalam menyusun etika kehidupan bebangsa bagi seluruh rakyat Indonesia , Pancasila juga sebagai paradigma pembangunan, maksudnya sebagai kerangka pikir ,sumber nilai , orentiasi dasar , sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu . Pancasila sebagai paradigma pembangunan mempunyai arti bahwa Pancasila sebagai sumber nilai , sebagai dasar , arah dan Pancasila sebagai sumber nilai, sebagai dari proses pembangunan

                                Pancasila mengarahkan pembangunan agar selalu dilaksanakan demi kesejahteraan umat manusia dengan rasa nasionalisme . Pembangunan  disegala bindang selalu mendasar pada nilai – nilai pancasila

                                Di bidang Politik misalnya , Pancasila menjadi landasan bagi pembangunan politik , dan dalam prakteknya menghindarkan praktek – praktek yang bermoral dan tak bermartabat sebagai bangsa yang memiliki cita- cita moral dan budi pekerti yang luhur

                                Nilai Pancasila menjadi landasan dalam pembentukan hukum yang aspiratif . Pancasila menjadi sumber nilai dan sumber norma bagi pembangunan hukum .Dalam pembaharuan hukum yang berkedudukan sebagai peraturan yang paling mendasar di Negara Ksatuan Republik Indonesia . Pancasila menjadi sumber dari tata tertib di Indonesia . Pancasila menentukan isi dan bentuk peraturan perundangan di Indonesia . Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional . Sebagai sumber hukum dasar , Pancasila juga mewarnai penegakan hukum di Indonesia

                                Di bidang Sosial Budaya , Pancasila merupakan sumber normatif dalam pengembangan aspek sosial budaya yang mendasar pada nilai – nilai kemanusian , nilai Ketuhanan dan niali keberadaban . Pembangunan di bidang sosial budaya senantiasa mendasar pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab . Pembangunan bidang sosial budaya menghindarkan segala tindakan yang tidak beradab . Pembangunan bidang sosial budaya menghindarkan segala tindakan yang tidak beradab , dan tidak manusiawi , sehingga dalam proses pambangunan haruslah selalu mengangkat nilai- nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri sebagai niali dasra yaitu nilai Pancasil

                                Dalam pembangunan sosial budaya perlu ditumbuhkembangkan kembali budaya malu, dan budaya keteladanan

                                Di bidang ekonomi , Pancasila juga menjadi landasan nilai dalam pelaksanaan perkembangan ekonomi . Pembangunan Ekonomi yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila selalu mendasar pada nilai kemanusiaan  artinya pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan umat manusia , pembangunan ekonomi semata melainkan demi kemanusiaan dan kesejahteraan seluruh bangsa. 

C.     Sikap Positif Terhadap Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara

Sikap positif dapat diartikan sikap yang baik dalam menanggapi sesuatu. Sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila berarti sikap yang baik dalam menanggapi dan mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, dalam setiap tindakan dan perilaku sehari-hari.

Walaupun kenyataannya melaksanakan nilai-nilai Pancasila tidaklah mudah, bangsa Indonesia harus tetap berusaha melakukannya. Berikut ini diuraikan secara singkat contoh pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan silanya masing-masing.

1.     Pelaksanaan Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Dalam sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” terkandung nilai ketuhanan dan keagamaan.   Maka, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, harus dijiwai dengan nilai-nilai sila tersebut. Hal-hal yang dapat kita lakukan antara lain:

a.      Mewujudkan kehidupan religious yang sejati

b.     Mengusahakan terwujudnya ketakwaan warga negara dan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c.       Menjalankan pemerintahan negara dengan prinsip-prinsip etika, kebenaran, dan keadilan

2.    Pelaksanaan Sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”

Sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab”mengandung nilai utama kemanusiaan. Pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, dengan begitu, harus dapat perlakukan warga negara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Karena itu, penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, harus dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai brerikut

 a. Menghormati hak-hak asasi manusia

b. Memecahkan

    berbagai masalah

    hidup warga negara

    dengan cara yang adil

c.  Membina sikap saling

    tolong antarwarga

3.    Pelaksanaan Sila “Persatuan Indonesia”

Dalam sila “Persatuan Indonesia” terkandung nilai persatuan dan nasionalisme religius. Yang dimaksud nasionalisme religius adalah semangat kebangsaan yang dilandasi dengan moral keagamaan dan ketuhanan. Hal-hal yang harus dilakukan dalam kehidupan berbangsan dan bernegara antara lain:

a.      Mengakui keragaman suku sebagai kekayaan bangsa

b.     Menciptakan kerukunan hidup antarsuku yang ada di Indonesia

c.       Menjaga persatuan bangsa

4.  Pelaksanaan Sila “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikamt Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”

SIla keempat ini, mengandung nilai kerakyatan dan demokrasi. Rakyat dan demokrasi saling terkait dan harus diperjuangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegera. Karena itu, terkait dengan pelaksanaan sila keempat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal-hal yang harus di lakukan sebagai berikut:

a.   Memberikan kesempatan rakyat untuk mengajukan kritik dan saran dalam pelaksanaan pembangunan

b.   Mewujudkan adanya lembaga perwakilan rakyat yang aspiratif

5.   Pelaksanaan Sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Dalam sila kelima ini, terkandung nilai keadilan dan pemerataan sosial. Artinya, keadilan merupakan hal yang akan dan harus di wujudkan dalam kehidupan masyarakat secara merata dan menyeluruh. Terkait dengan pelaksanaan sila kelima ini, hal-hal yang harus dilakukan antara lain:

a.   Melaksanakan pembangunan yang merata di semua lapisan masyarakat dan wilayah negara

b.   Memberikan perlakuan yang sama dan adil kepada warga negara dalam berbagai bidang dan sektor ke hidupan

Dibuat oleh: Rahmanisa Putri Ekasari

Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat

Setiap warga Negara hendaknya senantiasa mengamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Sebab, dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari diharapkan terwujud suatu kehidupan masyarakat Indonesia yang religius, humanis, bersatu, demokratis, sejahtera, adil, dan makmur.

Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan cermin sikap positif warga Negara terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Politik

·         Mengemukakan Pendapat Secara Bebas dan Bertanggung Jawab

Sebagai Negara yang menganut paham demokrasi Pancasila, kita dapat mengemukakan pendapat kita dengan bebas. Namun kebebasan tersebut harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

·         Menyelenggarakan pemilu dengan baik dan penuh tanggung jawab

Penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu wujud dari kehidupan dan kegiatan politik kita. Pemilu bertujuan untuk memilih wakil-wakil kita yang akan duduk di parlemen. Salah satu peranan wakil-wakil rakyat tersebut adalah aspirasi dan kepentingan kita sebagai anggota masyarakat.

·         Menjalankan Kegiatan Pemerintahan dengan Jujur dan Konsekuen

Menjalankan kegiatan pemerintahan harus dilakukan dengan jujur, konsekuen, dan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Bila hal ini dilakukan dengan baik dan benar maka akan tercipta pemerintahan yang jujur, bertanggung jawab, dan lebih memihak kepada kepentingan masyarakat banyak, bukan kepentingan pribadi ataupun golongan. Sebaliknya, jika roda pemerintahan tidak dijalankan dengan jujur, konsekuen, dan bertentangan dengan nilai-nilai pancasila, maka akan tercipta pemerintahan yang korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.

2.      Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Ekonomi

·         Memanfaatkan sumber daya alam dengan baik.

Pemanfaatan sumber daya alam itu dapat dapat dilakukan melalui peningkatan sektor agribisnis, agroindustri, serta upaya-upaya lainnya yang bertujuan pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan.

  

·         Meningkatkan efisiensi dan produktivitas perekonomian dengan menghilangkan berbagai bentuk distorsi ekonomi.

·         Pembuatan undang-undang untuk memperkuat fundamental atau dasar ekonomi yang berkeadilan seperti UU antimonopoli, UU Perlindungan Konsumen.

·         Menjalankan kegiatan perekonomian dengan jujur, tidak merugikan orang lain, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila.

Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Sosial

a.       Pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, antara lain:

·   Melaksanakan ajaran agama masing-masing dengan baik

·   Tekun beribadah

·   Saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama

·   Tidak memaksakan agama kepada orang lain.

b.      Pengamalan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, antara lain:

·         Senantiasa menghormati dan menghargai sesama manusia, agama,      suku, ras, dan lain-lain.

·         Suka membantu dan menolong sesama manusia dalam kebenaran    dengan ketulusan dan kejujuran

·         Tidak menyakiti orang lain dalam bentuk apapun.

c.       Pengamalan sila Persatuan Indonesia, antara lain:

·         Selalu mengutamakan kebersamaan, kerukunan, persatuan.

·         Selalu menjalin hubungan dan kerja sama yang baik.

·         Tidak mempermasalahkan segala perbedaan sesama manusia.

                 

d.      Pengamalan sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan  dalam Permusyarawatan/Perwakilan, antara lain:

·         Mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan bersama

·         Menghargai perbedaan pendapat dan pandangan antarsesama manusia

·         Menghargai dan menjunjung tinggi demokrasi

e.       Pengamalan  sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, antara lain:

·         Bersikap adil

·         Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban

·         Tidak mengambil hak orang lain

·         Memiliki kemauan keras untuk maju dan bersama-sama membangun bangsa dan negara.

sumber 

Pengertian Ideologi -  Ideologi adalah gagasan atau kumpulan ide. Kata ideologi ini diciptakan oleh Destutt de Tracy diakhir abad ke-18 guna untuk mendefinisikan "Sains tentang ideas".

Yang dianggap sebagai visi luas ini adalah pengertian Ideologi, sebagai cara memandang segala sesuatu.

Jadi, secara umum pengertian ideologi ini diartikan sebagai suatu ide-ide dasar, kumpulan dasar gagasan, keyakinan serta kepercayaan yang sifatnya sistematis yang dapat memberikan arah dan juga tujuan yang akan dicapai dalam kehidupan nasional suatu Negara.

 Pengertian Ideologi

Machiavelli, ideologi adalah sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa.

M. Sastraprateja, ideologi adalah sebagai perangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur.

Murdiono, ideologi adalah kompleks pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjad landasan bagi seseorang (masyarakat) untuk memahami jagad raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengelolanya.

Ali Syariati, mendefinisikan ideologi sebagai keyakinan-keyakinan dan gagasan-gagasan yang ditaati oleh suatu kelompok, suatu kelas sosial, suatu bangsa atau suatu ras tertentu.

Harold H. Titus, mendefinisikan ideologi adalah sebagai suatu istilah yang dipergunakan untuk sekelompok cita-cita. mengenai berbagai macam masalah politik dan ekonomi serta filsafat sosia serta filsafat sosial yang dilaksanakan bagi suatu rencana sistematis tentang cita-cita yang dijalankan oleh kelompok atau lapisan masyarakat.

Alfian, menyatakan ideologi adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam ten tang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan.

C.C. Rodee menegaskan ideologi adalah sekumpulan gagasan yang secara logis berkaitan dan mengidentifikasikan nilai-nilai yang memberi keabsahan bagi institusi dan pelakunya.

Destutt de Tracy mengartikan ideologi sebagai "science of ideas" di mana di dalamnya ideologi dijabarkan sebagai sejumlah program yang diharapkan membawa perubahan institusional (lembaga) dalam suatu masyarakat.

Descartes, ideologi adalah inti dari semua pemikiran manusia.

Francis Bacon, ideologi adalah sintesa pemikiran mendasar dari suatu konsep hidup.

stilah dari ideologi itu berasal dari bahasa Yunani, terdiri atas dua kata, yaitu “idea” serta “logi”. Idea itu berarti melihat(idean), sedangkan logi itu berasal dari kata “logos” yang berarti pengetahuan/teori. Jadi, ideologi itu bisa diartikan ialah sebagai hasil penemuan dalam pikiran yang berupa pengetahuan atau juga teori. Ideologi tersebut bisa juga diartikan ialah sebagai suatu kumpulan konsep bersistem yang dijadikan sebagai asas, pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk sebagai kelangsungan hidup.

Pengertian Ideologi Menurut Para Ahli

1.Karl Marx

Karl Marx memahami paham ideologi ini berlawanan dengan pengertian ideologi yang dikemukakan oleh Destutt de Tracy. Menurut Karl Marx, ideologi ialah kesadaran palsu. Mengapa kesadaran palsu? Dikarenakan ideologi tersebut adalah suatu hasil pemikiran yang diciptakan oleh pemikirnya, padahal dari kesadaran para pemikir itu pada dasarnya ditentukan oleh adanya suatu  kepentingannya.Jadi ideologi tersebut menurut Karl Marx adalah pengandalan-pengandalan spekulatif yang berupa suatu agama moralitas, atau juga keyakinan politik .Meskipun spekulatif ideologi itu dianggap ialah sebagai kenyataan untuk dapat menyembunyikan atau juga melindungi kepentingan kelas sosial pemikir itu..

Namun, ideologi negara tersebut dapat diartikan ialah sebagai alat untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Dikarenakan ideologi negara itu didasarkan dengan kepentingan masyarakat jadi pemikiran tersebut bertujuan untuk kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

 

2.Louis Althuser

Louis Althuser ialah murid dari Karl Marx. Meskipun begitu, ia tidak sejalan dengan gagasan Karl Marx tentang Ideologi tersebut.Menurutnya, Ideologi adalah suatu gagasan yang spekulatif namun tetapi ideologi tersebut bukan gagasan palsu dikarenakan gagasan spekulatif itu bukan dimaksudkan untuk menggambarkan suatu realitas melainkan untuk dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana semestinya manusia itu dapat menjalani hidupnya. Sesungguhnya pad tiap-tiap orang membutuhkan ideologi, dikarenakan tiap-tiap orang perlu mempunyai keyakinan mengenai bagaimana semestinya ia dapat menjalankan kehidupannya.

3. Dr. Alfian

Ideologi adalah pandangan atau juga sistem nilai yang menyeluruh serta juga mendalam mengenai bagaimana cara yang tepat, yakni secara moral dianggap benar serta juga adil, mengatur adanya tingkah laku bersama didalam berbagai segi kehidupan.

4.Soerjanto Poespowardoyo

Ideologi ialah sebagai kompleks pengetahuan serta juga macam-macam nilai, yang secara universal menjadi landasan bagi seseorang atau juga masyarakat untuk dapat memahami jagat raya serta juga bumi seisinya dan juga menentukan sikap dasar untuk dapat mengolahnya. Dengan berdasarkan pemahaman yang diyakini itu, seseorang menangkap apa yang dilihat baik serta juga tidak baik.

5.Machiavelli

ideologi adalah suatu sistem perlindungan kekuasaan yang dipunyai  oleh penguasa.

6. M.Sastra Prateja

Ideologi ialah sebagai seperangkat gagasan atau juga pemikiran yang berorientasi pada suatu tindakan yang diorganisir dan menjadi suatu sistem yang teratur. Dalam hal tersebut , ideologi ini mengandung beberapa unsur, yakni  :

Adanya suatu penafsiran atau juga suatu pemahaman terhadap kenyataan.

Tiap Ideologi memuat seperangkat nilai atau juga suatu persepsi moral.

Ideologi adalah suatu pedoman kegiatan atau aktivitas untuk dapat mewujudkan nilai-nilai di dalamnya.

7.Thomas H

Ideologi adalah suatu cara untuk dapat melindungi kekuasan pemerintah agar dapat bertahan serta juga mengatur rakyatnya.

8.Napoleon

Ideologi adalah keseluruhan pemikiran politik serta juga rival-rivalnya.

Dari berbagai pendapat di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, yakni :

Ideologi tersebut dapat menjadi sesuatu yang baik pada saat ideologi tersebut menjadi pendoman hidup menuju yang lebih baik.

Ideologi tersebut menjadi hal yang tidak baik pada saat ideologi tersebut dijadikan alat untuk dapat menyembunyikan kepentingan penguasa.

B. DIMENSI IDEOLOGI

Dimensi Ideologi adalah Sebuah ideologi yang telah menjadi keyakinan didalam kehidupan bermasyarakat bisa menjadi luntur atau juga pudar seiring dengan perkembangan zaman.Hal itu tergantung pada daya tahan Ideologi. Ideologi tersebut akan dapat mampu bertahan menghadapi perubahan zaman,Jika mempunyai tiga dimensi,yakni :

1. Dimensi Realita

Dimensi Realita ini menunjuk pada adanya kemampuan ideologi untuk dapat mencerminkan realita yang hidup dalam bermasyarakat, yangmana ia muncul untuk pertama kalinya, paling kurang realita tersebut pada saat-saat awal kelahirannya.

2. Dimensi Idealisme

Dimensi Idealisme adalah kadar atau juga kualitas idealisme yang terkandung didalam ideologi atau juga nila-nilai dasarnya. Kualitas tersebut menentukan kemampuan ideologi didalam memberikan harapan kepada berbagai kelompok atau juga golongan yang terdapat dalam masyarakat untuk memiliki serta juga membina kehidupan bersama dengan secara lebih baik serta juga membangun suatu masa depan  lebih cerah.

3. Dimensi Fleksibilitas

Dimensi Fleksibilitas yaitu suatu kemampuan ideologi didalam memengaruhi serta sekaligus menyesuaikan diri dengan adanya pertumbuhan atau juga perkembangan masyarakat. Memengaruhi itu berarti ikut mewarnai adanya proses pengembangan, sedangkan menyesuaikan diri itu berarti bahwa masyarakat tersebut berhasil menemukan tafsiran-tafsiran terhadap suatu nilai-nilai dasar dari ideologi yang sesuai dengan realita baru yang muncul serta juga yang harus mereka hadapi.

Machiavelli

Sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa

M. Sastraprateja

Perangkat gagasan / pemikiran yang berorientasi kepada tindakan yang telah diorganisir menjadi sistem yang sangat teratur.

Murdiono

kompleks pengetahuan dan juga nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi masyarakat untuk memahami bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengelola dan mengembangkannya.

Harold H. Titus

Ideologi adalah suatu istilah yang digunakan untuk sekelompok cita-cita mengenai berbagai macam-macam masalah didalam politik dan ekonomi serta filsafat sosial serta yang dilaksanakan bagi suatu rencana sistematis tentang cita-cita yang dijalankan oleh lapisan masyarakat.

Alfian

Pandangan sistem nilai yang menyeluruh dan sangat mendalam tentang bagaimana cara yang baik, yaitu secara moral dianggap adil dan benar dalam mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi didalam kehidupan.

C.C. Rodee

Ideologi menurut para ahli C.C Rodee adalah kumpulan gagasan yang logis berkaitan dan mengidentifikasi nilai-nilai yang memberi kebebesan untuk institusi dan juga untuk pelakunya.

Destutt de Tracy

Ideologi sebagai Science Of Ideas dimana yang ada didalam ideologi dijabarkan sebagai sekumpulan program yang sangat diharapkan dapat membawa perubahan Institusional ataua lembaga dalam suatu masyarakat.

Demikian informasi mengenai Pengertian Ideologi Pancasila Dan Ideologi Lainnya. Semoga dapat bermanfaat untuk anda baik itu Pengertian Ideologi Pancasila Dan Ideologi Lainnya

Images:

The images are downsized due to limited space here. The original dimensions may differ.
Click on the image to open it on a new tab.